Dokter: 1 dari 9 Profesi yang dianggap “Mapan” hingga jadi sasaran Amnesti Pajak

Mungkin benar bila asumsi ini dibuat di Eropa atau Amerika. Atau negeri maju lainnya seperti Jepang atau Korea. Di sana Profesi #Dokter amat dihargai dan dihormati serta ‘dijaga’ (perlindungan hukum, kejelasan karir, serta kesejahteraannya) oleh Negara, sebab merupakan aset strategis.

Sedangkan nasib #Dokter di Indonesia??

#PendidikanKedokteran yang mahal, tidak ‘berkeadilan’, dan bertaburanya FK baru meski tanpa akreditasi (yang terakreditasi pun mayoritas C) hingga lulusannya mesti berkali-kali mengikuti Uji Kompetensi karena belum kunjung lulus. Seperti apakah #Dokter yang hendak dihasilkan???
Beginikah cara memperbaiki mutu #Kesehatan???
Bukankah cara menciptakan #Dokter ‘instan’ begini amat membahayakan rakyat???

#DLP dan ketidakjelasan quo Vadis #Pendidikan #Dokter Indonesia.

Belum lagi jenjang karir yang bias serta mahalnya #Pendidikan #Dokter berkelanjutan (Program #Dokter Spesialis).
#Dokter dari ‘kalangan’ mana yang hendak dihasilkan???
Sudah berkeadilan kah sistem penerimaan calon #Dokter di #Indonesia ???
Sehingga semua anak-anak cerdas & ulet ber-haq jadi #Dokter meski Tuhan menaqdirkanya lahir dari Keluarga yang ‘apa-adanya’.

Tekanan serta pengabaian kesejahteraan #Dokter oleh Pemerintah Daerah.
#Kesehatan GRATIS di politisasi tanpa pengalokasian dana #Kesehatan yang mumpuni.

Tuntutan hukum yang out of context ( Dunia #Kedokteran = Lex Specialis) serta framing media yang blunder dan memuramkan nama baik Profesi #Dokter.

Dan yang tidak kalah penting: #OVERLAPPING Profesi #Kesehatan lainnya dalam memberi terapi, Praktik #Dokter -dokteran, bahkan dukun dan Herbalis (yang belum terbukti klinis) pun dapat siaran di TV Nasional.

Ini bukan benang kusut tanpa ujung. Keterlibatan Pemerintah mutlak diperlukan di sini. Bila memang Dunia #Kedokteran dan #Kesehatan masih dianggap penting.

– dr. Radietya Alvarabie

Topik Terkait