IDI Tolak Kemenkes Yang Berupaya Menjalankan Program Dokter Spesialis Layanan Primer

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) semakin tegas menolak pemaksaan Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan program Dokter Layanan Primer (DLP). Hal ini disampaikan dalam surat edaran IDI yang meminta agar semua dokter Indonesia tidak menghadiri semua sosialisasi yang membahas tentang program Dokter Layanan Primer.

Dalam surat Pengurus Besar IDI bernomor 005655/PB/A.3/05/2016 yang ditanda-tangani oleh Sekretaris Jenderal IDI, Dr. Moh. Adib Khumaidi, Sp.OT kepada seluruh ketua IDI Wilayah dan IDI Cabang di seluruh Indonesia disampaikan  agar tidak menghadiri segera bentuk kegiatan yang terkait dengan Dokter Layanan Primer (DLP), untuk menjaga soliditas IDI dan anggotanya.

“PB IDI sampai dengan saat ini masih konsisten dengan keputusan Muktamar IDI ke XXIX tahun 2015,” ujarnya dalam surat tersebut.

Ia menjelaskan dalam surat itu bahwa sehubungan dengan adanya rencana sosialisasi Dokter Layanan Primer (DLP) oleh Kementerian Kesehatan yang akan dilaksanakan di Regional Timur pada tanggal 8-10 Juni 2016 di HotelBedrock, Kuta, Bali yang mengundang IDI Wilayah Sulawesi Selatan dan IDI Wilayah Jawa Timur dan kemungkinan akan diadakan di Regional wilayah lain.

“Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) substansial masih dalam pembahasan,” ujarnya.

Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X menurutnya akan dibentuk panitia kerja (Panja) untuk amandemen Undang-undang Pendidikan Kedokteran terutama tentang Dokter Layanan Primer pada pasal 9.

“Ini melalui Prolegenas non RUU dengan usulan kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan terapan Dokter Layanan Primer,” ujarnya.

Konflik Horisontal

Sebelumnya Ketua Umum PB IDI Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis SpOG  menjelaskan bahwa , munculnya satu kelompok baru yaitu Dokter Layanan Primer (DLP) yang setara spesialis tetapi bekerja di pelayanan primer (Puskesmas dan Klinik-red) bersama dokter umum dan dokter keluarga dapat memicu terjadinya tumpang tindih pelayanan kesehatan.

DLP dipastikan akan mengganggu proses peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Umum Menurutnya, dalam pelaksanaannya nanti Program Pendidikan Spesialis Layanan Primer akan memperpanjang masa pendidikan dokter sehingga dan dapat menimbulkan “konflik horizontal “ di pelayanan kesehatan tingkat primer.

“Kami Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menolak pendidikan spesialis layanan primer dan meminta Pemerintah untuk merevisi Undang-undang No 20/2013 Tentang Pendidikan Kedokteran terkait dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan pendidikan Dokter Layanan primer yang tidak relevan dengan beberapa undang-undang sebelumnya,” tegasnya.

Ilham Oetama Marsis mengatakan, munculnya Undang-undang No 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran saat itu diharapkan dapat mereduksi problematikan pendidikan kedokteran diatas, tetapi kenyataannya masih memunculkan permasalahan besar yang dapat memicu “konflik horizontal” di tingkat pelayanan primer.

“Peluncuran Program Pendidikan Spesialis Layanan Primer ini menjadikan masa pendidikan dokter menjadi panjang, memakan biaya yang sangat besar dan merupakan pemborosan anggaran pendidikan negara karena biaya pendidikan ditanggung negara, juga jauh menyimpang dari Nawacita,” jelasnya.

Program Pendidikan Spesialis Layanan Primer menurutnya akan menyebabkan masa pendidikan dokter yang akan praktek di layanan primer menjadi panjang dan mengusur keberadaan dokter umum di Puskesmas dan dokter keluarga.

“Program Pendidikan Spesialis Layanan Primer juga tidak relevan karena bertentangan dengan Undang-undang No 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran pasal 1 ayat 2. Karena Dokter layanan primer tidak ada di dalam Undang-undang Praktik Kedokteran. Tidak bisa juga dikatakan spesialis karena tidak ada tambahan kompetensi medis,” jelasnya.

Courtesy; bergelora.com

Topik Terkait