Masyarakat Perlu Tahu BPJS

Tidak seperti biasanya saya mendapat konsultasi via telpon dari keluarga pasien yang ingin konsultasi tentang BPJS karena RS saya bekerja tidak melayani pasien BPJS apalagi saya tidak berwenang menjawab keluhan pasien/ masyarakat terkait BPJS. Ternyata yang berkonsultasi adalah seorang ibu yang suaminya peserta BPJS tidak mendapat pelayanan seperti yang diinginkan.

Saya jadi tertarik untuk melayani karena si ibu mendapatkan nomor saya dari seseorang yang bilang “kalau ada masalah dengan BPJS ibu hubungi saja dr ….” seakan no saya hotline khusus BPJS. Si ibu nrocos tanpa memberi kesempatan saya menjelaskan status “Bukan Hotline BPJS”, cerita tentang suaminya penderita Hepatitis C yang sudah terdiagnosis di RS swasta A. Awalnya pasien umum tapi setelah melihat kemungkinan peluang menggunakan BPJS maka mereka “mencoba peruntungan”. Ketika kondisinya masih relatif baik mereka masih puas dengan pelayanan BPJS, namun ketika mulai banyak keluhan dan perlu ini itu maka makin terasa mereka dilempar dari RS satu ke RS lainnya. Ketika suaminya diketahui ada batu ginjal & perlu tindakan “laser” maka dirujuk ke RS Pemerintah tipe A, harus mengantri hingga lebih sebulan untuk tindakan. Kondisi yang membuat mereka makin kecewa ketika di RS swasta B yang melayani BPJS mereka ditolak untuk rawat inap dengan alasan belum perlu dan kebetulan ruangannya penuh, menurut si istri suaminya sudah lemas dan sepertinya perlu diinfus. Intinya mereka menyalahkan dokter dan RS yang tidak memberikan pelayanan memuaskan & harapannya menemukan solusi instan melalui jalur khusus “hotline BPJS”.

Ketika diberi kesempatan bicara, saya jelaskan bahwa saya bukan hotline BPJS, melainkan bagian dari sebuah gerakan moral dokter Indonesia yang sedang mengkritisi Sistem Kesehatan Nasional termasuk JKN (BPJS).
Saya coba mengurai keluhan si ibu dan mencoba menjawab secara sistematis (karena sepertinya si ibu memiliki kemampuan pemahaman yang baik) :

1. Seorang dokter pasti terikat sumpah dokter, etika serta prosedur medis. Seringkali terjadi mispersepsi tentang kondisi pasien dalam kacamata awam dan medis. Saya menghindari penilaian kondisi pasien karena saya tidak melihat & melakukan pemeriksaan langsung, saya coba yakinkan bahwa pasti dokter berusaha memberikan yang terbaik dan memiliki alasan mengapa pasien belum perlu dirawat dan apakah kondisi pasien “aman” atas penundaan tindakan medis bisa langsung dikomunikasikan kepada dokter yang merawat.

2. BPJS berbeda dengan asuransi swasta lainnya karena BPJS tidak memiliki pembatasan pertanggungan namun ada sistem paket INA CBGs yang nilainya dibawah harga keekonomian (real cost). Pemerintah menentukan premi BPJS sangat murah dibandingkan benefit yang dipromosikan. Disisi yang lain pemerintah membedakan premi peserta mandiri dan PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dibayarkan pemerintah sehingga dana yang dibayarkan oleh peserta mandiri lebih banyak terpakai untuk mensubsidi kekurangan anggaran pemerintah. Tidak semua yang dibayarkan peserta akan diberikan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

3. Potensi terjadinya pelayanan substandar (dibawah standar) pada era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) lebih disebabkan pembatasan-pembatasan dari sistem yang ada :
– Adanya pembatasan nilai klaim berdasar paket INA-CBGs. BPJS Kesehatan menentukan tarif berbentuk paket yang mencakup seluruh komponen biaya RS. Sangat mungkin terjadi defisit di pihak RS sehingga RS harus berhati-hati atau bahkan terkesan memilih pasien agar tidak merugi.
– Adanya perbedaan tarif karena perbedaan kelas RS pada kasus yang sama sehingga menyebabkan menumpuknya pasien di RS yang kelasnya lebih tinggi. Terjadilah antrian pada RS tipe B dan A karena meningkatnya rujukan dari RS yang kelasnya lebih rendah padahal mungkin sebenarnya tidak semua kasus membutuhkan pelayanan rujukan di RS tipe A dan B.
– Tidak adanya perbedaan tarif antara RS pemerintah & swasta padahal RS Swasta tidak mendapatkan subsidi atau investasi dari pemerintah. RS swasta harus membagi penerimaan dana dari BPJS untuk banyak pos sehingga tidak mungkin RS swasta akan optimal melayani pasien BPJS.
– Tidak semua pelayanan yang telah diberikan RS kepada pasien BPJS akan dibayarkan sesuai klaim. Verifikator BPJS yang tidak memiliki kompetensi memahami permasalahan medis menyebabkan adanya klaim yang dibayarkan sebagian bahkan ditolak sehingga pihak RS merugi. Seringkali pembayaran klaim BPJS dibayarkan terlambat hingga berbulan-bulan. RS dan dokter akan memilih berhati-hati termasuk menghindari kasus-kasus dengan komplikasi yang mungkin tidak terbayarkan BPJS. Dokter dapat dikenai fraud bila mengakali diagnosis pasien.

4. Komitmen pemerintah untuk menjalankan JKN masih setengah hati, jangan harap masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang ideal dalam kondisi seperti ini. Potensi konflik justru terjadi antara masyarakat, dokter dan RS.

Akhirnya setelah pembicaraan via telpon lebih dari 1 jam, si ibu yang awalnya mengadukan pelayanan dokter & RS justru akhirnya bisa memahami permasalahan yang ada sehingga bisa memaklumi pelayanan yang dia terima tidak akan memuaskan. Si ibu juga sadar tertipu janji-janji palsu BPJS. Memilih kembali menjadi pasien umum mungkin akan dilakukan pasien-pasien yang memiliki pemahaman serta kemampuan finansial yang lebih, bagaimana dengan masyarakat yang memiliki berbagai keterbatasan ? Apakah pemerintah sudah hadir untuk mengatasi masalah ???

Semoga kita semua selalu diberi kemampuan dan kesabaran memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat perlu tahu BPJS !

?#‎JokowiAyoReformasiJKN?

– dr. Agung Sapta Adi, Sp.An

Topik Terkait