Vaksin Palsu, Kopi Sianida (Tsk. Jessica), dan Banjir Imigran Asing (dari Cina)

Hari-hari belakangan media negeri kita gaduh. Head Line bukan cuma satu. Banyak kisah yang wara-wiri, tanpa prioritas penayangan yang jelas. Yang mana head line, yang mana hot news, semua berseliweran. Dan tampil di PRIME TIME. Pesanan -kah? Entah. Kita prasangka- kan baik saja.

Saudara, sebagai satu bangsa, satu tanah air, satu gayutan muasal dan kisah sejarah sebuah negeri yang bercita untuk bersatu dan berdaulat dari bebatan keterjajahan yang memilukan, kita mesti insyafi betul-betul; akan nasib kita hari ini.
Cukup sudah di masa lalu kita (nenek moyang kita) pernah terpecah dan dipecah. Cukup sudah kita pernah menjadi begitu rapuh, dijajah, diperah, dihina, ditindas, diperdaya, di atas tanah kita sendiri. Cukup.

Saudara, hari ini 90% dari total kekayaan negara, ada di genggaman kurang dari 5% orang saja. Ini tragis, artinya kekayaan negara tidak terdistribusi merata. Ada golongan orang yang teramat kaya. Dan sisanya miskin dan amat miskin. Golongan kelas menengah mayoritasnya pegawai. Biarpun mereka tampak mendominasi, sadarilah bahwa mereka tetaplah ‘pegawai’ yang teramat bergantung pada badan usaha tempat mereka menginduk. Fenomena jumlah mereka yang kian meningkat, memang merupakan wujud dari derasnya pembangunan dan industri. Tetapi pembangunan untuk siapa?. Industri milik siapa?. Merata-kah? Apakah kesemua proses ini untuk sebesarnya kepentingan rakyat?. Rakyat yang mana?. Entahlah.

Sadarkah kita, akan terpuruknya Sektor Kesehatan kita?. Bahwa alokasi APBN kita yang diperuntukkan bagi sektor kesehatan hanya sekitar 34 T ??. Cukup besarkah?. Itu hanya sekitar 2% lebih sedikit dari total APBN kita. Dan prosentase ini adalah termasuk yang terendah di- Asia. Indonesia 1 dari 10 negara di Dunia dengan alokasi APBN bagi sektor Kesehatan terendah.

Saudara, kita sama-sama menyaksikan di berbagai media, akan betapa marahnya  sebagian masyarakat atas terungkapnya vaksin palsu. Serta betapa galak dan bernafsunya sebagian masyarakat menghujat, mem-polisikan, bahkan ada laporan kekerasan fisik (Dokter ditampar pasien, ditangkap paksa, dan kekerasan lain) terhadap Dokter Indonesia. Menurut saya ini situasi yang teramat fatal. Dokter seakan kehilangan “marwah-nya”. Luntur (bila belum boleh dibilang hilang) sudah kepercayaan terhadap Dokter. Media sosial seakan “kitab” segalanya. Dokter bukan lagi tempat bertanya, bukan lagi rujukan pendapat medis yang utama. Kepercayaan dan kehormatan terhadap Dokter, tiada se- sakral dulu. Salah dokter? Atau kesantunan masyarakat yang hilang? Atau media yang merunyamkan?. Entah.

Saudara, Dokter sama seperti pekerja kesehatan yang lain; hanya pelaksana di lapangan. Regulasi apapun terhadap dunia kesehatan kita, adalah tanggung jawab negara. Obat mahal, BPJS yang berbelit, obat keras bertebaran dengan bebasnya, vaksin palsu, dokter palsu (semua yang mengaku-ngaku mampu menyembuhkan tanpa punya keilmuan medis) kepada siapa semua ini mestinya di alamatkan?. Pengambil kebijakan atau pelaksana di lapangan?. Lalu kalau sebagian masyarakat tidak paham duduk perkaranya sehingga menyalahkan Dokter dan RS atas semua situasi genting ini, lantas siapa yang bertanggung jawab menerangkan?. Tentu negara dan lembaga pers (terkait fungsinya untuk mencerdaskan masyarakat). Sudah efektifkah peran negara dan pers ?. Entah. Silahkan dijawab sendiri.

Kala masyarakat panik atas vaksin palsu, jengkel bahkan sakit hati pada BPJS (merasa sakit hati pula pada dokter, padahal hanya petugas saja), kaget bahwa beberapa obat yang familiar ternyata adalah antibiotik yang mesti ekstra hati-hati penggunaanya (karena dijual bebas), saat gentingnya situasi ini, rakyat kita justru disuguhkan informasi lain yang apriori. Kita larut dalam kasus kopi Sianida, Pokemon GO (yang bahkan dibahas khusus oleh BIN).
Lantas isu-isu kesehatan kita dalam kegamangan di masyarakat akan di bawa ke mana?. Rakyat butuh penjelasan, butuh perlindungan, butuh arahan akan solusinya, dan sungguh ini adalah murni tugas negara yang paling asasi; melindungi dan ‘menenteramkan’ rakyatnya. Sudahkah?, Entahlah.

Kitapun larut dalam kisah gelombang kedatangan (bila belum boleh dibilang eksodus) pekerja dari Cina. Pro dan kontra menyeruak. Menteri Hukum dan HAM negeri kita menyampaikan bahwa ini adalah hak asasi mereka. Lantas bagaimana nasib TKI kita di berbagai negara yang di “deportasi” ?. Bagaimana nasib tenaga kerja ‘asli’ warga Indonesia yang menganggur dan kerja serabutan?. Bahkan sampai tenaga medisnya pun (Dokter) didatangkan dari Cina.

Saudara, 74% lahan negeri ini di miliki oleh 10% orang saja. Betapa banyak rakyat kita yang tidak punya tempat tinggal. Betapa banyak golongan kelas menengah yang berbondong membeli rumah petakan tidak seberapa (rumah tipe 36 atau 45) dengan sangat minimalis (konstruksinya) dan dihantui jeratan cicilan rumah yang mencekik bunganya. Dan sebagian golongan lagi beralih ke apartemen yang lebih terjangkau. Namun kepemilikan apartemen (HGB/ Hak Guna Bangunan (bukan kepemilikan atas bangunan dan tanah) menyisakan bom waktu masalah baru; rakyat kita tidak memiliki hak atas tanah di Negerinya sendiri !!.

Saudara, gaji yang didapat (oleh golongan kelas menengah) habis untuk berbagai cicilan ini itu. Ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap perlindungan kesehatan nasional (asuransi kesehatan nasional = BPJS) membuat mereka mengambil asuransi swasta yang total preminya (yang dibayarkan masyarakat) tidak kurang 25 T per tahun. Saudara, 80% lebih asuransi tadi milik asing. Artinya; tidak kurang 25 T uang rakyat Indonesia dikirim ke luar negeri. Maka habis sudah kekayaan yang dimiliki kelas menengah Indonesia. Untuk rakyat yang kelas ekonominya tergolong miskin (pendapatanya kurang dari 2 USD / hari) lebih sengsara lagi nasibnya. Di tengah kekalutan mereka, dan ketidakjelasan arah dari berbagai fenomena yang muncul, tentu rawan memunculkan emosi dan opini liar yang makin mengarahkan mereka untuk meledakkan emosi pada pihak yang tidak tepat. Akhirnya rakyat “bertengkar” dengan rakyat. Perang pikir asimetris.  Profesi yang terhormat dan strategis kehilangan kepercayaan dan dihujat habis. Dokter yang terduga mal praktik ditangkap dengan kasar, diborgol dan digelandang dengan pengawalan ketat bersenjata. Begitu pula dengan guru. Padahal status hukumnya belum jelas. Samakah perlakuannya dengan para pejabat korup?. Silahkan dijawab sendiri.

Segala isu terkait dunia kesehatan seakan dokter- lah yang jadi keranjang sampahnya. Tameng hak asasi menghalalkan kita menyumpah-serapahi dokter bahkan guru, 2 profesi yang amat dihormati di berbagai belahan dunia, menjadi yang paling dihujat dan digencet di negeri kita. Bukankah mereka rakyat Indonesia juga. Bahkan keberadaan mereka amat berkontribusi bagi kemajuan negeri ini.

Apabila BPJS atau bahkan asuransi swasta yang begitu mahal preminya, tidak mengkover pembayaran pengobatan suatu penyakit, dokter-lah yang dipersalahkan. Apabila anak-anak kita tidak patuh, tidak cemerlang prestasinya, rusak moralnya, Guru-lah yang dipersalahkan. Di satu sisi Guru pula-lah yang dihujat bahkan mendapat tuntutan hukum apabila seorang anak dididik dengan tegas (mendapat hukuman fisik). Media kita tidak lagi memberi penerangan yang baik. Berita vaksin, dokter yang malpraktik, dokter aborsi, guru yang mencabuli, guru yang menganiaya fisik, adalah berita yang ‘seksi’ untuk ditayangkan. Dan mondar-mandir diulang-ulang. Tanpa ada arah yang jelas apa yang sesungguhnya terjadi. Akhirnya rakyat seakan “diadu” melawan rakyat. Kita terpecah karena politik, berdebat keras diberbagai media, kita terpecah juga antara profesi. Kita hujat masalah yang teramat asasi bagi kemajuan sebuah bangsa; Kesehatan dan Pendidikan, kepada 2 profesi yang justru berjuang di lini terdepan; Dokter dan Guru.

Dokter dan Guru tentu mereka yang cerdas dan tekun belajar, tetapi istimewanya, mereka berkeputusan mendarmakan ilmunya dalam profesi yang begitu mulia dan amat mendasar dalam kehidupan sebuah bangsa. Dan hari ini, atas nama hak asasi manusia Dokter dan Guru justru menjadi profesi yang paling sering dihadapkan kepada tuntutan hukum.
Semua rakyat berteriak meminta kenaikan UMR. Tapi seakan ‘haram’ bagi dokter menuntut kesejahteraan. Bukankah dokter juga rakyat??. Adakah yang memberitakan dokter (non PNS) di Brebes di gaji Rp. 750 rb / bulan, Bidan dan Perawat non PNS di gaji Rp. 550 rb / bulan? Adakah yang memberitakan perawat non PNS di Ciamis yang tidak digaji, mengandalkan upah merujuk yang hanya Rp. 200-300 rb / bulan?. Biaya pendidikan tinggi mahal, dosen-dosen berikut jajaran civitas akademika perguruan tinggi yang justru diamuk mahasiswa dan masyarakat. Dianggap materialistis. Adakah yang memberitakan tentang seluk beluk BHMN perguruan tinggi (kebijakan negara yang mencabut subsidi dan membuat PTN ‘harus’ mampu ‘menghidupi’ dirinya sendiri) yang membuat PTN menjadi mahal seperti PTS?. Mahalnya pendidikan dokter, melahirkan anggapan bahwa dokter bukanlah orang cerdas, hanya orang ‘kaya’ yang sekolah kesehatan. Adakah media yang intens memberitakan suka duka pengabdian dokter Indonesia?. Sepanjang 2015-2016 beberapa dokter Indonesia berguguran dalam tugas. Adakah yang meliput??. Dan pasca tulisan ini dimuatpun, belum tentu ada media yang turut menyebarkan. Dan bahkan mungkin akan muncul lagi anggapan skeptis; “dokter kok kerjaanya ngeluh?”. “Dokter sekarang matre”. “Dokter harus ikhlas”.

“Ikhlas”. Kata yang seakan jadi mantra bagi dokter manakala mempertanyakan besaran jasa medis per pasien yang lebih murah dari tarif WC umum. Atau adalagi ungkapan permisif; “dokter kan bisa praktik di swasta”. Namun apabila sebagian dari kami keletihan, datang terlambat saat (kebetulan) praktik di RS Pemerintah; anggapan matre kembali dihujamkan bahkan mengumbar diberbagai media sosial. Saat dokter praktik bicara (saat konsultasi) sekedarnya, karena jumlah pasien yang ratusan, lalu tuduhan membahana ke berbagai media; “dokter di RS Negeri ketus-ketus, mungkin karena dibayar murah”. Saudara, pendapatan dokter di Indonesia termasuk yang paling rendah. Tidak jaminan seorang dokter pasti kaya, apalagi dengan sistem kesehatan seperti ini. Dan apabila ada dokter yang sukses pun, tidak perlu kita berprasangka yang bukan-bukan. Di Inggris ada anekdot; “When you pay with a peanut, so you’ll get the monkey”. Ini berlaku di berbagai hal, namun seakan dunia kesehatan, haram menuntut perbaikan kesejahteraan. Sekali lagi; dokter harus “ikhlas”.

Di Inggris, negara maju dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, dokter- dokternya masih berunjuk rasa menuntut perbaikan upah. Bahkan mereka sampai mogok praktik. Dihujatkah? Ajaibnya tidak. Masyarakat justru mendukung. Masyarakat Inggris paham betul; “dengan upah yang tidak proporsional mustahil didapat pelayanan yang profesional”. Bagaimana dengan masyarakat negeri kita?. Kita sibuk berkomentar dan mengkritisi kopi Sianida, pil.pres, dan lain-lain. Tapi cukup luas kah pemahaman kita tentang apa yang sesungguhnya terjadi di dunia kesehatan (dan pendidikan) di Indonesia?.

Kita rindu Indonesia yang dulu. Kita bersatu dalam kesepenanggungan. Kita toleran dan saling empati. Kita saling menjunjung etika dan kesantunan. Kita menghargai profesi lain. Dan mempercayakan sebuah masalah kepada ahlinya. Kita menghargai keilmuan dan profesionalisme pemilik ilmu. Kita insyafi dan kita telah bersepakat; Keadilan sosial (diperuntukkan) bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa pengecualian. Kita rindu pada semua itu.

Oleh :
Radietya Alvarabie
Pekerja medis

Topik Terkait